MELAWI, KALBAR (24 Februari 2023)- Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Anggota Komisi IV DPR RI Yessi Melania dan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat (Aspekpir) hadir di Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat.
Melalui kegiatan Bimbingan Teknis Sawit Baik dengan tema Membangun UMKM Berdaya Saing dengan Memanfaatkan Kebaikan Kelapa Sawit dan Optimalisasi Teknologi Digital tersebut di gelar di Kurnia Waterpark, Melawi, Jumat (24/2).
Hadir sebagai pembicara Anggota Komisi IV DPR RI Yessi Melania, Kepala Divisi UKMK BPDPKS, Ketua Umum ASPEKPIR Setiono dan Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura Dr.Ir.Ganjar Oki Widhanarto S.Hut, M.Sc, IPU dengan moderator Ketua Harian DPP Aspekpir Juwita Yadi.
Pada kesempatan tersebut, Yessi Melania yang juga anggota DPR RI dari Fraksi Nasdem itu memberikan apresiasi kepada BPDPKS dan ASPEKPIR yang berkolaborasi untuk menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis sawit baik bagi masyarakat di Kabupaten Melawi.
Yessi yang tampil sebagai keynote Speaker pada bimbingan teknis tersebut menjelaskan jika komoditas kelapa sawit memainkan peran penting bagi perekonomian Indonesia, tidak terkecuali bagi masyarakat Melawi. “Saya sangat mendukung program-program BPDPKS untuk kesejahteraan masyarakat ini,” katanya.
Pada acara yang dihadiri pada peserta dari kalangan petani kelapa sawit itu, Yessi mengungkapkan jika alokasi dana di BPDPKS untuk petani sangat besar dan seharusnya bisa diserap oleh petani seperti dana untuk peremajaan kelapa sawit hingga sarana dan prasarana. tapi petani sawit perlu bergabung dalam kelembagaan.
Sementara itu, Kepala Divisi UKMK BPDPKS Helmi Muhansyah yang hadir secara virtual sebagai pembicara mengatakan jika pola kerja BPDPKS adalah menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana yang berasal dari pungutan ekspor produk kelapa sawit Indonesia.
Tujuannya adalah untuk menjalankan kebijakan pemerintah dalam program pengembangan sawit berkelanjutan melalui penghimpunan, pengembangan, dan penyaluran dana sawit yang terpadu dan tepat guna, secara profesional dan akuntabel.
“Hal itu untuk untuk kepentingan pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi, peremajaan, sarana dan prasarana, pemenuhan kebutuhan pangan, hilirisasi industri perkebunan kelapa sawit, penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati,” katanya.
Sementara itu, Ketua Umum ASPEKPIR Setiyono menjelaskan sejarah panjang pengembangan kelapa sawit di Indonesia, termasuk pengembangan kelapa sawit pola PIR (Perusahaan Inti Rakyat) yang dinilai memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat, bahkan ia menyayangkan program PIR sudah dihapus oleh Pemerintah.
Dampak positif pola pengembangan PIR kelapa sawit antara lain mampu membuka isolasi wilayah, membangun ekonomi daerah, pengurangan kemiskinan, membuka lapangan pekerjaan, membangun daerah pelosok, terbelakang dan tertinggal dan berdampak luas bagi sosial dan ekonomi lainnya.
Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura Dr.Ir.Ganjar Oki Widhanarto S.Hut, M.Sc, IPU mengatakan sangat penting bagi Indonesia untuk mengembangkan kelapa sawit berkelanjutan.
Dia menjelaskan pembangunan Perkebunan kelapa sawit berkelanjutan atau Sustainable Palm Oil merupakan kewajiban yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya memelihara lingkungan, meningkatkan kegiatan ekonomi, sosial dan penegakan peraturan perundangan Indonesia di bidang perkelapa-sawitan.
“Penerapan kewajiban kebun sawit yang berkelanjutan ini ditandai melalui peluncuran Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO),” katanya. RED
