Jakarta-Menghadapi turunnya beberapa komoditas perkebunan, terutama CPO juga kelapa dan komoditas lain, pemerintah tidak tinggal diam. “Kami sedang memikirkan berbagai cara untuk mengatasi masalah ini. Petani diminta kompak dan cerdas, jangan sampai terpancing untuk melakukan demonstrasi yang pada akhirnya pemerintah sibuk mengatasi demo dan bukan pada permasalahan pokoknya,” kata Dirjen Perkebunan, Bambang.
Turunnya harga CPO yang berimbas pada harga TBS merupakan dampak dari krisis global. Krisis yang terjadi sekarang beda dengan tahun 1998 yang turunnya nilai rupiah diikuti kenaikan harga komoditas. Sekarang rupiah turun disertai penurunan harga komoditas.
Dalam menghadapi situasi ini semua pihak harus kompak dan cerdas. Pemerintah tidak akan pernah mengambil kebijakan mengatur harga komoditas perkebunan. Petani juga jangan berpikiran suatu keputusan pemerintah akan serta merta menaikkan harga.
“Saya berdiri paling depan untuk menjaga supaya harga komoditas perkebunan jangan diatur pemerintah. Ketika harga kelapa mencapai Rp5000/butir banyak instansi yang menyurati Ditjenbun supaya harga kelapa bisa ditentukan pemerintah. Jawaban saya mekanisme pasar merupakan harga yang paling adil bagi petani perkebunan,” katanya.
Karena tidak diatur maka petani kelapa bisa menikmati harga Rp5000 tetapi harus sudah siap juga kalau harga Rp500. Harga cengkeh bisa Rp150.000/kg, harga lada bisa Rp100.000/kg. “Kalau harga diproteksi pemerintah seperti pada padi dan jagung maka petani tidak bisa menikmati harga sangat tinggi. Petani perkebunan bisa menikmati harga sangat tinggi tetapi harus bersiap dengan harga rendah,” katanya.
Salah satu penyebab turunnya harga CPO adalah posisinya sebagai pesaing langsung minyak kedelai dan rapeseed yang diproduksi negara-negara Eropa, sehingga akan terus dicari kejelekkannya. “Saya minta petani jangan mentang-mentang sudah punya organisasi malah merencanakan demontrasi. Dalam tahun politik seperti sekarang demonstrasi bisa-bisa tidak produktif karena hanya dimanfaatkan kelompok-kelompok tertentu saja, akhirnya tidak memberikan manfaat bagi banyak orang,” katanya.
Industri diminta jangan ikut-ikutan mengail di air keruh, dengan tidak mau membeli tbs atau membeli dengan harga murah sekali. Dalam jangka pendek pemerintah mungkin akan membangun tangki – tangki timbun di sentra produksi, sedang jangka menangah dan pajangnya pelabuhan diperbanyak sehingga distribusi CPO bisa lancar.
