Edit Content

Menu Utama

Lainnya

Peraturan Menteri Pertanian No.26 tahun 2007 tentang Padoman Perizinan Usaha Perkebunan

Pemerintah menerbitkan peraturan Menteri Pertanian yang mengatur tentang perizinan berusaha di bidang perkebunan. Salah satu pasal yang sangat krusial dan menjadi bukti perhatian negara kepada petani adalah pasal 11 yang menegaskan bahwa perusahaan perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-B, wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh per seratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan. Selengkapnya dapat dibaca dalam link peraturan berikut ini.

Baca Juga:   Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit

 

Permentan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

Bagikan:

Informasi Terkait

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer
PLASMA
Peraturan Menteri Pertanian No.26 tahun 2007 tentang Padoman Perizinan Usaha Perkebunan
Slide1
Opening Ceremony Bimbingan Teknis UMKM Bikopra Aspekpir Indonesia di Provinsi Riau, 21 November 2022
Dokumentasi Laporan Musirawas (1)
Begini Dampak Positif Hilirisasi Kelapa Sawit di Indonesia.
Slide2
Palm Oil Mill Effluent atau POME Bisa Diolah Menjadi Biodiesel
Terbaru
2024-05-12-akhir-pengabdian-sugiarti
Akhir Pengabdian Sugiarti, Istri Tercinta Setiyono, Ketua Umum Aspekpir Indonesia
IKLAN DUKA CITA
Aspekpir Indonesia Berduka, Istri Tercinta Ketua Umum Wafat.....
Sulteng
BPDPKS-Aspekpir Gelar Workshop UKMK; Petani Sawit Plasma Sulteng Ingin Kembangkan Ternak Sapi Pola Siska
Workshop Riau
BPDPKS-Aspekpir gelar Workshop UKMK Industri Kecantikan Berbasis Kelapa Sawit